Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat BAM DPR RI dengan para perwakilan Masyarakat Pesisir Utara Banten di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ratusan masyarakat di pesisir utara Banten menolak Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk (PSN PIK) 2 karena telah merampas hak masyarakat secara paksa sekaligus merusak lingkungan. Bagi mereka, ini adalah kerugian dari pembiaran dominansi oligarki atas tanah rakyat. 

Berbulan-bulan menyuarakan kembalinya hak-hak mereka, para perwakilan masyarakat pesisir utara Banten mendatangi Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk memperoleh dukungan dan solusi atas polemik ini. Menanggapi, Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menegaskan komitmennya untuk merespons aspirasi masyarakat terkait persoalan agraria dan dugaan intimidasi di wilayah pesisir utara Banten.

Dirinya pun mendorong penanganan yang akuntabel, berbasis data dan bukti hukum yang valid, agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan secara menyeluruh dan tepat. Ia juga menyampaikan BAM DPR memiliki mekanisme yang jelas dalam menindaklanjuti setiap laporan dan pengaduan, khususnya yang melibatkan lintas sektor dan mitra kerja di berbagai komisi. 

Namun, demi menjamin efektivitas tindak lanjut, pihaknya menekankan pentingnya pelapor melengkapi dokumen dan bukti yang sah secara hukum. Demikian pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat BAM DPR RI dengan para perwakilan Masyarakat Pesisir Utara Banten di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).

“BAM DPR RI sangat terbuka terhadap aspirasi rakyat. Namun agar aspirasi tersebut dapat kami kawal dengan baik, diperlukan data yang lengkap, seperti sertifikat tanah, bukti visum jika ada kekerasan, laporan kepolisian, dan bukti administratif lainnya,” ungkap Adian.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyampaikan bahwa persoalan yang dihadapi Masyarakat Pesisir Utara Banten telah melibatkan banyak pihak serta memerlukan koordinasi lintas komisi, seperti Komisi II (pemerintahan), Komisi III (penegakan hukum), dan Komisi IV (pertanian dan kelautan). Oleh karena itu, BAM DPR RI akan melakukan telaah lintas sektor untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.

“Kami akan dalami isu ini melalui proses yang sistematis dan sesuai mekanisme. Setiap laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan kajian yang cermat dan sesuai dengan kewenangan DPR,” jelasnya.

Menutup pernyataan, BAM DPR RI juga membuka ruang mediasi dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk mendorong penyelesaian damai dan adil, serta menghindari konflik horizontal yang berlarut-larut. Tidak hanya itu saja, ia melalui BAM DPR RI terus berkomitmen menjadi lembaga perwakilan rakyat yang responsif dan akuntabel dalam menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam isu agraria dan konflik lahan di berbagai daerah.

“Kami tidak hanya mendengar, tapi juga ingin menyelesaikan. Untuk itu, mari kita bekerja sama dengan memberikan data yang benar dan transparan,” tutup Adian. (um/aha)